VON

Ada dua sudut pandang tentang makna kewargaanegaraan yang masing-masing dibedakan lagi atas dua makna.
1. kewarganegaraan dalam arti yang terbatas (a strict sense) dan arti yang luas (a wide sense).

Kewarganegaraan dalam arti terbatas merujuk pada makna kedudukan warga negara yang sama dalam politik dan partisipasi, sedangkan kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan dan partisipasi warganegara dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

2.  kewarganegaraan dalam arti formal dan substantif.
Dalam arti formal, kewarganegaraan berarti kedudukan warga negara dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak (rights) dan kewajiban (duties), sedangkan dalam arti substantif,  kewarganegaraan merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh seseorang.

Kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara:
(1) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik;
(2) memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara; dan
(3) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum.

Ada tiga teori kewarganegaraan yang telah berkembang dalam beberapa dekade dan menjadi bahan kajian dalam berbagai jurnal ilmiah bahkan telah dipraktekkan di sejumlah negara.
Tiga teori tersebut meliputi Liberalisme, Komunitarianisme, dan Replublikanisme yang masing-masing telah mencapai kejayaan dan popularitas pada masanya.  Namun pada tahun 1989, kekuatannya mulai memudar sejalan dengan munculnya perubahan dan perkembangan realitas sosial dan politik sehingga tiga teori kewarganegaraan di atas semakin usang dan digantikan oleh teori Neo-republikanisme.

Pentingnya status kewarganegaraan adalah untuk mengetahui keberadaan seseorang dalam suatu wilayah yang bersangkutan. Karena jika tidak memiliki kewarganegaraan, maka dia tidak akan diakui keberadaannya dalam suatu wilayah tertentu.

sumber: Konsp Dasar PKn